BANJAR, JURNALJABAR.CO.ID – Puluhan warga mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar.
Hal itu karena merasa haknya sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendapat kendala.
Kedatangan mereka menyampaikan keluhan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Banjar, yang selama hampir setahun tidak bisa menggunakan bantuan tersebut karena saldonya kosong.
Menurut salah seorang penerima Bantuan Pangan Non Tunai Rina, saat ditemui di loby kantor Dinsos P3A Kota Banjar, sudah hampir setahun saldonya kosong dan otomatis mereka tidak bisa menggunakan bantuan tersebut yang setiap bulannya mendapat Rp. 200.000.
“Sangat disayangkan sekali program yang sebetulnya bagus, tapi kenyataannya tiap bulan tidak ada saldonya. Jadi buat apa kartu ini, kalau tidak bisa digunakan. Intinya kami ingin penjelasan mengapa hal seperti ini bisa terjadi,” ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Asep Kusmawan Ketua RT41 RW 5 Dusun Parung Balokang, dirinya sudah mencoba menelusuri untuk meminta penjelasan atas kendala yang mereka alami, dimana hampir satu tahun tidak menerima BPNT.
“Saya beberapa kali mencoba menelusuri untuk meminta penjelasan. Ke Dinsos katanya akan diperjuangkan tapi sampai sekarang hasilnya nol. Kemudian ketika saya konfirmasi ke BNI,” katanya.
BACA JUGA: Pelaku Penganiayaan di Sumedang Berhasil Diringkus Polisi
Mereka bilang hal seperti ini harus pendamping yang melaksanakannya. Seakan-akan ada saling lempar masalah.
“Ini yang membuat kami bingung.
Kalaupun ada pengurangan seharusnya ada surat resmi dari Kementerian, bukan hanya sekedar omongan, jadi harus jelas,” harapnya.
Sementara itu Sekretaris Dinsos P3A Kota Banjar Yudi Permana menanggapi kedatangan warga terkait kendala penyaluran BPNT, menyampaikan bahwa Dinsos Banjar menerima datanya dari Bank BNI, sementara Bank BNI langsung dari Kementerian Sosial.
“Memang ketika mengajukan data kita langsung ke Kementerian Sosial, namun ketika pusat menyalurkan BPNT datanya langsung ke BNI. Jadi kami hanya menyalurkan bantuannya sesuai yang ada di BNI,” ucapnya.
Disinggung adanya KPM yang tidak menerima BPNT selama hampir 8 bulan, Yudi menjelaskan kemungkinan ketika ada pengurangan quota dari Kemensos, sepertinya masuk ke pengurangan waktu itu.
” Kita harus cek di sistemnya, terkait adanya KPM yang tidak menerima BPNT.
Dan saat ini kita berusaha untuk mengevaluasi mana yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan BPNT, melalui Korda yang langsung terjun ke lapangan, ” imbuhnya.
Mengenai kualitas BPNT yang kurang layak, sebetulnya para KPM bisa langsung mengembalikan ke agen di mana mengambil bantuan itu.
“Ketika menerima barang yang tidak layak, harusnya KPM jangan mau menerimanya, lebih baik dikembalikan ke agen lagi,” pungkasnya. (Cup)
