CIAMIS, JURNALJABAR.CO.ID – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara angkat bicara terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang resmi dinaikan pada 3 September 2022 lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Anjar menilai kebijakan yang dilakukan orang nomor satu di tanah air ini telah mengikis harapan rakyat yang meminta agar harga BBM tidak dinaikan. Dia melihat mayoritas masyarakat ini tidak menginginkan kebijakan tersebut dilakukan.
“Tapi sayang Pemerintah tetap menaikan harga BBM ini dengan dalih upaya penghematan Pemerintah,” katanya kepada wartawan. Senin 5 September 2022.
Padahal dikatakan Anjar, pihaknya bersama Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
“Tidak ada upaya penghematan yg dilakukan pemerintah,” kata dia.
Saat ini saja diketahui anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan itu sangat luar biasa.
Kemudian dikatakan Anjar, penilaiannya itu pun bisa dilihat dengan gaya hidup para pejabat pemerintah.
“Dimana mereka sendiri pejabat pemerintah malah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat,” ujarnya.
Hal itu disebutkan Anjar justru tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.
“Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana,” tanyanya.
Anjar menilai kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.
“Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” kata Anjar.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi resmi menaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solat per Sabtu 3 September 2022.
Kenaikan tersebut diumumkan di Istana Merdeka oleh Jokowi bersama jajaran menterinya.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” ujar Jokowi. (Kimas)
